Jakarta, 16 Desember 2011

Studi Rencana Induk atau Master Plan Bandar Udara baru di Kabupaten Mandailing Natal dibahas di Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Jl.Merdeka Barat No. 8  Jakarta, bertempat diruang rapat Amahat pada hari Kamis 15 Desember 2011 mulai pukul 10.00 WIB

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Harlan Batubara, SH memaparkan gambaran umum Kabupaten Mandailing Natal secara garis besar sehingga dalam pembangunan transportasi ke depan Kabupaten ini memerlukan Bandar Udara. Selain Kepala Dinas Perhubungan juga memberikan paparan Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kabid Fisik dan Prasarana Harry Rizal Hasibuan, ST  dan juga memaparkan secara rinci teknis isi daripada Master Plan Konsultan Perencana dari Mikoyova Consultan Medan yaitu M.Rifai Harahap,ST. Bandar Udara ini direncanakan berlokasi di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang, sekitar  12 km ke Utara Kota Panyabungan dan terletak di pinggir Jalan Lintas Sumatera dengan akses jalan penghubung yang sudah tersedia sepanjang 1 km. Pada tahapan pertama pembangunan panjang Run Way direncanakan sepanjang 900 meter, kemudian pada lima tahun berikutnya akan ditambah sehingga menjadi 1.200 meter dan pada lima tahun berikutnya tahap ketiga ditambah lagi sehingga berjumlah 1.400 meter.Pesawat yang direncanakan menggunakan bandara ini adalah pesawat dengan kapasitas penumpang sejumlah 12 sampai 25 tempat duduk, seperti pesawat Cessna dan Twin Otter. Dalam pembahasan tersebut pihak Pemda dan Konsultan memaparkan bahwa lokasi bandar udara ini terletak ditengah-tengah tiga Bandar Udara Provinsi yaitu Kuala Namu di Medan,Bandara Internasional Minangkabau di Padang dan Bandara Sultan Mahmud di Pekanbaru, sehingga Bandara ini bisa menjadi Bandara pengumpan secara regional dari ketiga Bandara dimaksud.

Setelah selesai pemaparan muncul pertanyaan dari tim Direktorat Jendral Perhubungan Udara yang menyangkut permasalahan antara lain dari segi teknis dan dari segi finansial.

Permasalahan dari segi teknis seperti kepemilikan rencana lahan Bandara dari yang dibutuhkan sekitar 50ha, 85% diantaranya terdiri dari perkebunan karet milik PD Sumatera Utara dan selebihnya merupakan lahan perkebunan rakyat yang terletak di Hutan Produksi Terbatas, untuk itu Pemkab Mandailing Natal harus menyelesaikan masalah ini. Persoalan teknis selanjutnya adalah lokasi yang berada ditanah dengan kemiringan 3,6%,terdapat sekitar empat buah anak sungai, perlu dipertegas pengkajian arah angin yang merupakan salah satu syarat menetapkan tata letak Run Way, perlunya merencanakan pemagaran Bandara dan menetapkan satu akses pintu masuk sebab lokasi terletak bersebelahan dengan pemukiman masyarakat dan permasalahan lainnya yang nantinya akan disampaikan secara terperincai oleh Direktur Bandara melalui kajian paparan tersebut kepada Bupati Madailing Natal.

Dari segi finansial tim Direktorat Kebandar Udaraan Kementrian Perhubungan menekankan agar pendanaan ditampung melalui APBD atau sharing bersama Investor.

Dengan selesainya paparan Master Plan ini Pemerintah dan masyarakat Mandailing Natal berharap akan ada tindak lanjut yang kongkrit tentang tahapan perencanaan dan kemudian pembangunan Bandar Udara ini.

(Dinas Perhubungan dan Informatika)